BEBAN KERJA GURU MADRASAH 2026 DAN SYARAT CAIR TUNJANGAN PROFESI

Informasi terbaru untuk seluruh guru madrasah!

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan regulasi terkini yang mengatur pemenuhan beban kerja guru madrasah. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme tenaga pendidik sekaligus menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas dan akuntabel dalam pengelolaan administrasi bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan pelaksanaan tugas guru semakin tertib, transparan, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 736 Tahun 2026, Menteri Agama Nasaruddin Umar menetapkan kebijakan baru dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan. Langkah ini diambil sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan regulasi serta perubahan kebutuhan dalam tata kelola organisasi madrasah. Dengan demikian, ketentuan yang lama dinilai sudah tidak lagi mampu mengakomodasi dinamika hukum dan tuntutan penyelenggaraan pendidikan madrasah pada masa kini.

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Surat Nomor B-99/Dt.I.II/KS/07/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Fesal Musaad, menginstruksikan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Agama di berbagai daerah untuk segera melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan memastikan instrumen yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara optimal dan menjadi bagian integral dalam pelaksanaan pembinaan, supervisi, serta evaluasi berkala pada satuan pendidikan madrasah.

Mengapa Ketentuan Beban Kerja Guru Madrasah Perlu Diperbarui?

Tidak sedikit yang memandang setiap perubahan kebijakan sebagai tambahan pekerjaan administratif. Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih menyeluruh, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 736 Tahun 2026 sesungguhnya memberikan kepastian dan arah yang lebih jelas dalam pengaturan beban kerja guru. Selama ini, beban kerja guru sering kali hanya diukur dari jumlah jam mengajar di dalam kelas. Padahal, dalam praktiknya, guru madrasah juga mengemban beragam tugas tambahan yang memerlukan waktu, tenaga, dan tanggung jawab yang tidak sedikit.

Melalui pedoman terbaru ini, Kementerian Agama semakin menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi pengelolaan beban kerja guru madrasah. Seluruh aktivitas profesional guru, mulai dari melaksanakan pembelajaran, membimbing peserta didik, hingga menjalankan tugas tambahan maupun tugas struktural di madrasah, diperhitungkan secara objektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman ini sekaligus menjadi landasan resmi dalam penerbitan Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK), yang berperan sebagai persyaratan utama dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru.

Bedah Menyeluruh Jam Kerja Guru: Tugasnya Tak Hanya Berdiri di Depan Peserta Didik

Salah satu ketentuan penting yang diatur dalam regulasi terbaru ini berkaitan dengan pemenuhan waktu kerja guru setiap pekan. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama (KMA), setiap guru wajib melaksanakan beban kerja selama 37 jam 30 menit dalam satu minggu. Ketentuan tersebut merupakan akumulasi waktu kerja efektif dan tidak termasuk waktu yang digunakan untuk istirahat.

Lalu, apa saja aktivitas yang dilakukan dalam alokasi waktu puluhan jam tersebut? Ketentuan ini mengelompokkan seluruh kegiatan ke dalam lima komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Regulasi ini membaginya ke dalam lima kegiatan pokok yang saling mengikat:

1. Merencanakan Pembelajaran: Menyusun perangkat ajar, silabus, hingga skenario kelas.
2. Melaksanakan Pembelajaran: Proses tatap muka langsung bersama peserta didik.
3. Menilai Hasil Belajar: Melakukan evaluasi, mengoreksi ujian, dan memetakan capaian akademik siswa.
4. Membimbing dan Melatih: Mengasah potensi non-akademik maupun karakter siswa.
5. Tugas Tambahan: Berbagai tanggung jawab ekstra yang melekat pada operasional madrasah.

Rincian pembagian tugas yang komprehensif menunjukkan bahwa beban kerja guru mencakup berbagai aktivitas profesional di luar proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa guru hanya bekerja ketika berada di ruang kelas dapat dipatahkan.

Aturan Pelaksanaan Jam Tatap Muka (JTM) dan Kondisi Khusus yang Dikecualikan

Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah Kementerian Agama (Kemenag) memberikan kebijakan khusus berupa pengecualian terhadap ketentuan minimal 24 Jam Tatap Muka (JTM) bagi guru yang berada dalam kondisi tertentu. Lalu, siapa saja yang termasuk dalam kategori tersebut?

• Guru di wilayah 3T merupakan pendidik yang menjalankan tugas di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Kondisi geografis yang menantang sering menyebabkan jumlah peserta didik maupun rombongan belajar relatif sedikit dibandingkan wilayah lainnya.
• Guru Pengampu Bahasa Asing Khusus: Ketentuan ini berlaku bagi pendidik yang mengajar mata pelajaran bahasa asing selain Bahasa Inggris dan Bahasa Arab.
• Guru yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan dan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada layanan disabilitas atau program inklusi di lingkungan madrasah.

Bagaimana penerapannya pada satuan pendidikan Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)? Bagi guru kelas di kedua jenjang tersebut, beban kerja ditetapkan berdasarkan tanggung jawab dalam mengelola satu rombongan belajar secara penuh. Tanggung jawab tersebut secara otomatis diakui sebagai ekuivalen dengan 24 Jam Tatap Muka (JTM).

Pada jenjang RA, pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui sistem team teaching dengan ketentuan paling banyak dua orang guru dalam satu kelas. Meskipun proses pembelajaran dilaksanakan secara bersama, masing-masing guru tetap memperoleh pengakuan beban kerja sebesar 24 JTM secara penuh.

Adapun bagi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) atau Konselor, perhitungan beban kerja tidak didasarkan pada jumlah jam tatap muka. Sebagai gantinya, pemenuhan beban kerja ditentukan melalui tanggung jawab membimbing paling sedikit tiga rombongan belajar (rombel) dalam satu tahun pelajaran.

Perincian Ekuivalensi Beban Kerja Tugas Tambahan Struktural

Salah satu ketentuan yang mendapat perhatian besar dari kalangan guru adalah mekanisme pengakuan tugas tambahan ke dalam Jam Tatap Muka (JTM). Selama ini, banyak guru menghadapi kendala dalam memenuhi beban mengajar karena juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai pengelola laboratorium, perpustakaan, atau tugas pendukung lainnya. Melalui regulasi ini, pemerintah memberikan kejelasan mengenai besaran konversi JTM sehingga beban kerja guru dapat diakui secara lebih adil dan terukur.

Jabatan Kepala Madrasah memiliki beban tugas utama dalam bidang kepemimpinan dan pengelolaan madrasah. Pelaksanaan tugas manajerial tersebut diakui setara dengan beban kerja 24 Jam Tatap Muka (JTM), sehingga telah memenuhi ketentuan beban kerja minimal. Oleh karena itu, Kepala Madrasah tidak diwajibkan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara rutin di kelas.

Di sisi lain, Kementerian Agama menetapkan bahwa tugas tambahan yang termasuk dalam jabatan struktural berikut memperoleh nilai ekuivalensi sebesar 12 Jam Tatap Muka (JTM) setiap minggu.

• Jabatan Wakil Kepala Madrasah yang berlaku di satuan pendidikan MTs, MA, dan MAK.
• Koordinator Pengembangan Pendidikan MI serta Ketua Program Keahlian MAK.
• Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala Unit Laboratorium di lingkungan madrasah.
• Kepala Unit Bengkel dan Produksi Khusus MAK.
• Koordinator Pembinaan Kehidupan Asrama pada madrasah yang menerapkan sistem pendidikan berasrama (boarding school).

Guru yang mendapat penugasan sebagai pembimbing khusus pada madrasah penyelenggara pendidikan inklusif memperoleh pengakuan beban tugas yang setara dengan 6 Jam Tatap Muka (JTM) setiap minggu.

Evaluasi Kinerja Tugas Tambahan Guru: Mencakup Wali Kelas, Guru Piket, dan Penugasan Khusus.

Salah satu keunggulan penting dalam KMA Nomor 736 Tahun 2026 adalah adanya pengakuan resmi terhadap berbagai tugas non-struktural yang selama ini sering dipandang sebagai pekerjaan tambahan atau sekadar bentuk pengabdian. Melalui regulasi ini, seluruh tugas tersebut kini memiliki dasar hukum yang jelas dan diperhitungkan sebagai beban kerja guru dalam bentuk Jam Tatap Muka (JTM) per minggu.

Mari kita simak pembagian porsinya secara lebih rinci:


• Guru yang ditugaskan sebagai Wali Kelas diberikan tambahan alokasi 6 Jam Tatap Muka (JTM).
• Peran dalam mengawal perjalanan akademik sekaligus membentuk karakter peserta didik pada satu kelas secara menyeluruh saat ini mendapatkan apresiasi yang semakin tinggi.
• Penugasan sebagai Pembina Organisasi Siswa (OSIS) memperoleh pengakuan beban kerja yang setara dengan 6 JTM.
• Pembina kegiatan ekstrakurikuler diberikan beban kerja setara 2 JTM, dengan ketentuan bahwa kegiatan dilaksanakan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap minggu serta diikuti oleh minimal 20 peserta didik.
• Koordinator Pengembangan Kompetensi dan Pengelolaan Kinerja diberikan beban tugas yang setara dengan 2 Jam Tatap Muka (JTM) untuk masing-masing koordinator.
• Guru Piket yang melaksanakan tugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kedisiplinan di lingkungan madrasah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh dalam setiap minggu diberikan pengakuan beban kerja sebesar 1 Jam Tatap Muka (JTM).

Adanya rincian konversi jam mengajar yang tersusun secara jelas memberikan kepastian bagi guru yang belum memenuhi jumlah Jam Tatap Muka (JTM) linear di kelas. Kekurangan tersebut kini dapat dipenuhi melalui berbagai tugas tambahan yang telah diakui sebagai bagian dari beban kerja guru. Kebijakan ini menjadi solusi nyata sekaligus memberikan harapan baru, sehingga pemenuhan persyaratan tunjangan profesi tidak lagi dipandang sebagai kendala yang membebani para pendidik.

Dengan adanya ketentuan terbaru ini, setiap satuan pendidikan madrasah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap pembagian tugas masing-masing anggotanya agar selaras dengan kebijakan administrasi yang berlaku. Untuk mengetahui informasi secara lengkap, silakan unduh dan pelajari dokumen PDF yang tersedia.